Pembangunan Pulau Terluar, Langkah Menuju Poros Maritim Dunia

13-03-2017 / KOMISI IV

Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita."Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

 

Menurut anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo dalam keterangan persnya Senin (13/3), pembangunan pulau-pulau terluar dan penamaannya merupakan langkah menuju poros maritim dunia.  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17.000 pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada). Selain itu, sekitar 64,97% wilayahnya berupa laut dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar yang dilalui empat samudera .

 

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pulau-pulau Indonesia mempunyai posisi dan memiliki peran dalam geo-strategis yang sangat penting menunjang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, pemerintah harus terus melakukan pembangunan pulau-pulau terluar serta penamaannya dengan mengutamakan identitas kebangsaan Indonesia menuju poros mariitm dunia.

 

Pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Rahmad, sudah menetapkan 111 nama pulau kecil terluar Indonesia. Pemberian nama ini hendaknya selaras dengan pembangunan sarana, dan prasarana. “ Pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya harus kita kelola secara efisien dan produktif guna menghindari penyimpangan tata kelola, terutama pada perusakan keanekaragaman ekosistem lingkungan laut, budaya bahari dan aktivitas illegal seperti penyeludupan narkoba, bahkan illegal fishing,” tegasnya.

 

Lebih lanjut politisi PDIP dari Dapil Jateng mengatakan, selama ini ada anggapan kalau pulau terluar  itu adalah halaman belakang. Padahal, menurut Rahmad, pulau pulau kecil di perbatasan itu adalah etalase NKRI yg harus selalu dijaga dan dirawat.

 

Langkah-langkah yang di lakukan Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan diharapkan Rahma hendaknya dijadikan skala prioritas. Dengan demikian akan memberikan dampak kepada pendapatan masyarakat khususnya nelayan, sehingga Indonesia yang di anugerahi ribuan pulau pada akhirnya bisa tampil sebagai poros maritim dunia. (mp) Foto: Ayu/od.

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...